Di Balik Grasi "Si Ratu Mariyuana" Corby

Corby  “Si Ratu Mariyuana”

Zaman yang sangat penuh dengan warna globalisasi, seakan sudah tidak lagi mengenal ruang dan waktu. Pergaulan bebas milik kaum barat sudah terlalu jauh masuk selangkah demi selangkah  merubah kultur dan budaya kita. Minuman keras, aksi pornografi, seks bebas, dan  obat-obatan terlarang sudah merajalela membodohi akal pikiran kaum muda. Sasarannya pun seakan sudah tak mengenal batas umur dan profesi, anak kecil, remaja, orang tua, bahkan aparat berwenang pun turut tenggelam dalam kenikmatan sesat ini. Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alam dan manusianya, ternyata menjadi salah satu negara yang dilirik dan diincar untuk dijadikan tempat berlabuhnya barang-barang haram ini.

Sehingga banyak dari kalangan pebisnis asing barang haram ini yang tertangkap dan dijatuhi sanksi yang beragam hingga hukuman penjara seumur hidup.

Sebut saja Suchapelle Leigh Corby, seorang nona warga negara Australia, sekarang sedang menjalani masa tahanannya di Indonesia, telah menjadi trend topik yang cukup buming menimbukan banyak pro-kontra di sana sini. Ratu mariyuana yang kerapkali dipanggil Corby ini divonis 20 tahun penjara pada tahun 2005 karena menyelundupkan lebih dari 4 kilogram mariyuana di Bali, yang kemudian ia menjalani hukuman di penjara Kerobokan, Denpasar. Semangat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi akan budaya aslinya untuk memberantas dan menekan angka kriminalitas tentang narkotika, seakan luntur dengan adanya pemberian grasi dari presiden terhadap si ratu mariyuana ini. Pengampunan yang berupa grasi ini banyak menuai kritikan dari kalangan aktivis dan akademisi, khususnya para ahli hukum yang berwenang dalam penanganan kasus ini. Polemik ini Sangat jelas terlihat dari sikap individual presiden yang bersifat final dalam memutuskan pemberian grasi, kemudian inkonsistensinya pemerintah dalam menangani kejahatan dengan predikat extraordinary crime dan transnational crime, dan juga penyimpangan cita-cita terhadap pemberantasan narkotika di negeri Indonesia.

Presiden yang merupakan simbol negara bahkan lebih dari  itu, seharusnya dapat menjaga martabat dan citra bangsa yang dipimpinnya. Keputusannya sebagai kepala pemerintahan terlalu bersifat individual, konkrit, dan final. Selaku pejabat tinggi negara yang seharusnya menjunjung tinggi konstitusi dan supremasi hukum, tidak sepatutnya mengedepankan egoisme dalam pertimbangan dan persetujuan sekaligus pemberian  keputusan yang nantinya berdampak luas terhadap citra bangsa dan rakyat Indonesia di mata internasional. Pada hakikatnya konstistusi kita telah mengatur mengenai hak prerogatif presiden yang  sah secara undang-undang dalam pemberian grasi, amnesty, dan abolisi terhadap setiap WNI dan WNA (yang sedang menjalani sanksi pidana di Indonesia) yang memintanya, tentu saja tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seperti halnya yang diutarakan  Mahfud MD bahwa "Itu sah kewenangan presiden. Cuma persoalannya bukan konstitusi. Ada persoalan komitmen, moral keadilan dan sebagainya. Di luar sah tidak sah. Seumpamanya saya yang mengeluarkan (grasi), saya tidak akan mengeluarkan. Karena narkoba itu sungguh bahaya."  Pernyataan ini menjelaskan kita, bahwa sesungguhya ada nilai keadilan dan pesan moral dan sebagainya yang seharusnya lebih diperhatikan presiden di luar konsititusi tersebut. Dan juga untuk lebih menguatkan dan mempersamakan komitmen negara dan dia selaku kepala pemerintahan negara dalam memberantas segala jenis narkotika.

Dalam menyikapi upaya pemberantasan obat-obatan terlarang, tentu tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah selaku lembaga eksekutif negara, namun lebih dari itu negara harus turun bersama-sama serentak untuk say no terhadap barang haram ini. Maka dengan ini, masyarakat awam menjadi lebih paham akan bahaya berkepanjangan yang dapat ditimbulkannya. Hal ini sudah terlihat jelas dengan berdirinya berbagai LSM yang bergerak memfokuskan diri dalam pembarantasan dan penanggulangan pencandu narkoba, seperti GRANAT, GAN, dan lain sebagainya. Pemerintah sendiri memiliki lembaga nasional yang khusus menekuni bidang ini yaitu BNN, sedangkan di lintas internasional telah dikeluarkan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 maka jelas kejahatan ini adalah kejahatan dengan predikat extraordinary crime dan transnational crime. Hal ini menambah keyakinann akan bahaya narkotika yang mana dunia telah sepakat menyatakan perang terhadapnya dan menjatuhkan hukuman yang seberat-seberatnya terhadap pelakunya. Maka keputusan presiden memberikan grasi terhadap terpidana narkotika seperti Corby, sebanyak lima tahun, merupakan perbuatan yang terkesan membelot dari cita-cita dan tujuan dunia dalam menjatuhkan hukuman seberat-beratanya terhadap terpidana narkotika.

Dunia saja telah sepakat menyatakan perang terhadap narkotika, maka dalam ini Indonesia pada jauh hari telah lebih dahulu menyatakan tidak untuk narkoba, hal ini didukung peran Islam yang sejak pertama kali ajaran agama ini diturunkan, telah ada hukum qiyas yang menyatakan segala barang yang memabukkan adalah haram dan wajib diperangi. Hal ini diperkuat dengan dijadikannya undang-undang narkotika sebagai lex specialis, ditambah lagi berlakunya kembali TAP MPR Bab IV Bagian F Huruf H No 4 Tahun 1999 tentang GBHN yang mengamanatkan pemberantasan secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dengan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada produsen, pengedar, dan pemakai, yang mana peraturan ini telah ditetapkan kembali sebagai hierarki yang sah menurut undang-undang. Dengan adanya hal ini berarti grasi yang diputuskan oleh presiden(Kepres)) dapat digugat dan diuji hak kelayakan materilnya di PTUN, yang mana Yusril Ihza Mahendra, Maqdir Ismail, Luhut Pangaribuan, SF Marbun, Kartika Putri Yosodiningrat, dan Hermansyah Dulaimi sebagai tim kuasa hukum dari GRANAT. Karena dalam hal ini setidaknya  Susilo Bambang Yudoyono selaku kepala pemerintahan yang memiliki hak prerogatif serta telah diatur dalam konstitusi dalam pemberian grasi telah melanggar undang-undang dan telah menjalankan asas-asas pemerintahan yang tidak  baik.

Sudah jelas saudara, bahwa narkotika merupakan barang yang sesat dan menyesatkan sedangkan produsen, pengedar, dan pemakainya harus dihukum seberat-beratnya. Maka presiden dalam hal ini harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan pemberian grasi dengan alasan hubungan diplomasi yang tidak jelas arahnya menguntungkan pihak siapa, apalagi grasi terhadap terpidana narkotika baru terjadi pertama kalinya sejak Indonesia merdeka. Kemudian agar lebih memperhatikan nilai keadilan dan pesan moral, dengan meninggalkan jauh egoisme dalam mempertimbangkan suatu keputusan. Dan juga presiden harus lebih memperhatikan kata-kata komitmen yang selau dia koar-koarkan mengenai pemberantasan narkotika, agar sejalan dengan eksekusi dilapangan yang selama ini hanya manis dibibir saja.