Mari Kita Cegah Korupsi!!!

Pengertian Korupsi

           

      Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi,merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

            Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasaltersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara

2. Suap-menyuap

3. Penggelapan dalam jabatan

4. Pemerasan

5. Perbuatan curang

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

7. Gratifikasi

            Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi.

              Selanjutnya,Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

Sebab-sebab Terjadinya Korupsi

            Para pakar telah banyak dan merumuskan penyebab-penyebab maraknya tindak pidana korupsi, diantaranya: Erry R.Hardjapamekas, ia menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1.      Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa,

2.      Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil,

3.      Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan,

4.      Rendahnya integritas dan profesionalisme,

5.      Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan,

6.      Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan

7.      Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.

           

            Sedangkan menurut Goenawan Wanaradja, SH,MH Salah satu penyebab yang paling utama dan sangat mendasar terjadinya Korupsi di kalangan para Birokrat, adalah menyangkut masalah keimanan, kejujuran, moral, dan etika sang Birokrat itu sendiri. Sementara itu Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

1.      Peninggalan pemerintahan kolonial.

2.      Kemiskinan dan ketidaksamaan.

3.      Gaji yang rendah.

4.      Persepsi yang populer.

5.      Pengaturan yang bertele-tele.

6.      Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

            Dari ketiga pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa penyebab-penyebab terjadinya wabah penyakit mental tersebut adalah:

1.      Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan,

administrasi yang lamban dan sebagainya.

2.      Warisan pemerintahan kolonial yang buruk

3.      Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak

ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang

dilakukan oleh pejabat pemerintah.

4.      Kemiskinan dan tidak meratanya kesejahteraan.

5.      Melemahnya keimanan, moralitas dan rasa malu.

6.      Tidak berani berkata jujur, dan lebih memilih diam.

Akibat-akibat Korupsi

            Berdasarkan pendapat para ahli, maka kami dapat menyimpulkan  akibat-akibat korupsi adalah sebagai berikut :

1.      Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal.

2.      Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.

3.      Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.

4.      Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, Hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif.

            Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional bersama seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Langkah-langkah Pemberantasan Korupsi

            Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifiesthe means). Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab. Ada beberapa upaya penggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli yang masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan.

            Myrdal (dalam Lubis, 1987) memberi saran penaggulangan korupsi yaitu agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan administratif yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan dipertegas, pengadakan pengawasan yang lebih keras, kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin, gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya diperbaiki, lebih terjamin, satuan-satuan pengamanan termasuk polisi harus diperkuat, hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat lebih cepat diambil. Orang-orang yang menyogok pejabat-pejabat harus ditindak pula. Marmosudjono (Kompas, 1989) mengatakan bahwa dalam menanggulangi korupsi, perlu sanksi malu bagi koruptor yaitu dengan menayangkan wajah para

koruptor di televise, atau kerja paksa di area umum, atau di arak dengan dandanan yang memalukan, karena menurutnya masuk penjara tidak dianggap sebagai hal yang memalukan lagi.

            Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segideduktif saja, melainkan perlu ditinaju dari segi induktifnya yaitu mulai melihat masalah praktisnya (practical problems), juga harus dilihat apa yang menyebabkan timbulnya korupsi.

Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut :

1.      Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi      politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh.

2.      Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional.

3.      Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi.

4.      Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi.

5.      Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui penyederhanaan jumlah departemen, beserta jabatan dibawahnya.

6.      Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan “achievement” dan bukan berdasarkan sistem “ascription”.

7.      Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah.

8.       Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur

9.       Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.

10.  Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi.

            Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan korupsi adalah sebagai berikut :

A.  Preventif.

1.      Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.

2.      mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.

3.      Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara.

4.      Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.

5.      menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan.

6.      hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “sense ofbelongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa peruasahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik.

B. Represif.

1.      Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.

2.      Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.